Bekti-medicastore.com
03-08-2011

Pentingnya Ketersediaan Vaksin untuk Semua Masyarakat

Masyarakat di Asia harus memiliki akses yang sama untuk mendapatkan vaksinasi, vaksin baru dapat diterima pada program jadwal imunisasi serta tersedianya dana untuk melaksanakan program imunisasi baik secara swadana maupun oleh pemerintah.

Demikian kesimpulan tema ‘Accessibility, Affordability and Accountability‘yang diangkat pada 3rd Asian Vaccine Conference. Konferensi yang diselenggarakan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Philiphine Foundation for Vaccination, Asian Society for Pediatric Infectious Disease dan International Society of Tropical Pediatrics ini berlangsung selama 2 hari dan dihadiri sekitar 450 dokter anak. Penyelenggaraan konferensi dilakukan bersamaan dengan Hari Hepatitis Sedunia (World Hepatitis Day) yang diperingati setiap tanggal 28 Juli.



Narasumber pada acara 3rd Asian Vaccine Conference" (ASVAC 2011)


Tujuan dari konferensi ini untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas kesehatan yang melaksanakan imunisasi, memfasilitasi temu ahli program imunisasi nasional dari berbagai negara di Asia, memperkenalkan vaksin baru yang sangat diperlukan untuk melindungi anak dari penyakit infeksi yang berbahaya, dan mengkaji beberapa jenis vaksin yang sedang dikembangkan.

“Tema konferensi ASVAC kali ini sekaligus menjadi tantangan bagi para pakar, pembuat kebijakan serta produsen vaksin di Asia untuk berupaya membuatnya menjadi kenyataan. Penyelenggaraan vaksin di Asia masih memerlukan peningkatan di masing-masing negara untuk menurunkan risiko kecacatan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin.

Hal ini perlu segera dilakukan mengingat data di lapangan menunjukkan bahwa di beberapa negara di Asia masih terdapat berbagai masalah seputar vaksin, yaitu minimnya data, fasilitas serta SDM, kurangnya peran pemerintah daerah, mahalnya harga vaksin, mitos yang salah tentang efek samping vaksin, dll,” demikian dikatakan Prof. Sri Rezeki S. Hadinegoro, Ketua Pelaksana Konferensi pada press conference hari ini.

Dalam kesempatan ini, Prof. Lulu C. Bravo MD., PhD., Pemrakarsa berdirinya ASVAC, dan ketua Asian Strategic for Pneumococcal Disease Prevention (ASAP), menguraikan mengenai “Aksesibilitas Imunisasi”. Dikatakannya, semua orang tanpa kecuali harus memiliki akses yang sama untuk mendapatkan vaksinasi, dengan kata lain memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan vaksinasi. Oleh karena itu, untuk pelaksanaan program imunisasi, idealnya imunisasi harus diberikan secara gratis, sehingga masyarakat tidak terbebani dalam akses mendapatkan imunisasi. Petugas imunisasi yang melaksanakan program imunisasi seharusnya aktif menjangkau masyarakat, tidak mengharapkan masyarakat datang ke tempat imunisasi disediakan. Infrastruktur dalam menyediakan dan mendistribusikan vaksin harus menjamin bahwa vaksin tetap terpelihara dengan baik, sehingga dijamin pengadaan vaksin tidak pernah terputus dalam menopang program imunisasi. Ketiga hal tersebut harus senantiasa menjadi dasar setiap rekomendasi untuk suatu perubahan jadwal imunisasi karena adanya perkembangan vaksin baru. Disamping itu, setiap penambahan jadwal vaksin baru juga harus berprinsip pada kemudahan pelaksanaan imunisasi didasari pada jadwal kelima vaksin yang termasuk dalam imunisasi dasar pada bayi (yaitu hepatitis B, Polio, BCG, DPT, dan campak).

Prof. dr. Chandra Yoga Adhitama Sp.P., Dirjen P2M-PL Kementerian Kesehatan, menjelaskan akuntabilitas dalam program imunisasi berhubungan dengan penyediaan dana untuk melaksanakan imunisasi di masyarakat. “Penyediaan dana tersebut penting untuk dapat menyelengarakan vaksinasi untuk program imunisasi nasional maupun secara swadana. Pendanaan program imunisasi berperan dalam memelihara pelaksanaan imunisasi di Indonesia, berdasarkan pada (1) penyediaan dana yang diprioritaskan untuk menunjang program imunisasi nasional pada anak, (2) perencanaan pengadaan vaksin harus optimal, sehingga dapat mencukupi kebutuhan vaksin untuk program imunisasi nasional pada satu periode anggaran, tidak boleh kurang apalagi berlebih, (3) pendanaan vaksin harus benar-benar di bawah pengawasan yang ketat, sehingga dijamin tidak terjadi penyalahgunaan, dan (4) harus dapat diperhitungkan prediksi perkembangan vaksin baru di kemudian hari, sehingga perencanaan penyediaan vaksin dapat disetujui oleh Menteri Kesehatan untuk diajukan kepada Departemen Keuangan, DPR maupun Bappenas.”

Prof. dr. Chandra Yoga menjelaskan lebih lanjut bahwa untuk memasukkan suatu jenis vaksin baru ke dalam program imunisasi nasional memerlukan pertimbangan pendanaan yang cukup rumit. Kajian dari Komite Ahli Penasehat Imunisasi, baik mengenai penyakit yang akan dihindari, ketersediaan vaksin, maupun pelaksanaan di lapangan, termasuk kajian cost analysis menjadi dasar perencanaan anggaran untuk pengadaan vaksin. Ditegaskannya pula, apabila suatu vaksin sudah masuk ke dalam program imunisasi nasional maka pengadaan harus berkesinambungan, artinya tersedia setiap saat. “ASVAC terus berupaya memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan serta praktek.

vaksinasi terbaik dan membentuk serta memperkuat kemitraan sehingga dapat dipastikan bahwa vaksin tidak hanya mudah diakses dan biaya yang terjangkau, namun juga semua orang bertanggung jawab atas kesehatan dan kehidupan yang lebih baik bagi setiap anak,” tutup Prof. Lulu.